Media Lacak Biro Kutai Kartanegara

Catatan Akhir Erau Adat Tempong Tawar 2009

2009-08-20T19:01:00.000-07:00

Erau Adat Tempong Tawar merupakan budaya Kutau Kartanegara, Kalimantan Timur yang sudah menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun di Kutai Kartanegara. Erau Adat Tempong Tawar 2009 telah berakhir 03 Agustus 2009 yang lalu.

Sejumlah catatan akhir menjadi inspirasi terdepan dimana sejumlah kejadian menarik menjadi catatan kami.(Rulli Maulana Wartawan LACAK Kukar).

Edisi 61, Agustus 2009

Kukar-Kaltim,LACAK.
Erau berasal dari kata Eroh yang berarti Keramaian dan Erau ini sudah menjadi jadwal yang masuk dalam agenda Budaya Nasional yang patut untuk selalu dilaksanakan di setiap tahunnya pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu 28 September bertepatan dengan Ulang Tahun Kota Tenggarong seperti datun-tahun terdahulu namun kenyataannya sejak beberapa tahun terakhir ini jadwal tersebut selalu berubah-ubah, tahun lalu dilaksanakan pada bulan desember namun tahun ini berubah menjadi tanggal 26 Juli s/d 3 Agustus. Permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum hingga salah satu anggota DPRD Kukar sendiri berkomentar kalau Erau Adat sekarang ini sudah tidak Konsisten.

Kedua, beberapa minggu sebelum Erau Adat Tempong Tawar 2009 di gelar, musibah kebakaran terjadi di salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai kartanega yaitu Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai kartanegara.

Ketiga, bangunan Stadion Kudungga(Madya Tenggarong) masih belum rampung pengerjaannya dan belum dilaksanakan serah terima antar Kontaktor dengan pihak Pemerintah namun sudah digunakan sebagai tempat pembukaan Erau Adat Tempong Tawar 2009.

Keempat, pada saat pembukaan Erau Adat Tempong Tawar 2009 tokoh utama yang hadir hanya Awang Faruk Ishak (Gubernur Kalimantan Timur), H. Sjachruddin (Pj. Bupati Kukar), H. Adji. Pangeran Praboe(Sultan Salehuddin II) hanya dihadiri oleh Adji A. M. Arifin Praboe, M.Si (Putra Mahkota) sedangkan Jero Wacik(Mentri Pariwisata dan Budaya RI)hanya dihadiri oleh Staf Ahlinya.

Berbagai alasan yang terdengar di masyarakat mulai dari alasan kesehatan, kesibukan hingga adanya cerita miring terkait ketidak harmonisan dalam kesultanan Kutai.

Kelima, 30 menit sebelum akan di gelarnya Upacara Adat Tolak Bala yang di persembahkan oleh Suku Dayak Kenyah pada hari selasa(28/7) kembali terjadi kebakaran di Perum Guru Jln. Stadion Timur I dan II.

Keenam, Banyak Peserta yang mengikuti Erau Adat Tempong Tawar 2009 mengeluh karena tidak disediakan Homestay dan guide selama Erau Adat Tempong Tawar 2009. salah satunya adalah peserta dari Kec. Muara Kaman yang tidak diperkenankan ikut Olah Raga Tradisional.

Ketujuh, hari penutupan proses adat yaitu mengulur Naga diiringi dengan Berlimbur(Siram-siraman Air) terjadi banyak sekali pelecehan Sexual yaitu rerempuan yang lewat di jalan di Siram dan di raba payu daranya. Tidak sedikit yang pingsan, kelahi bahkan kecelakaan.

Konon ceritanya berlimbur hanya diperkenankan di lingkungan keraton dan sebelum di siram terlebih dahulu di tanya apakah ada penyakit atau siapkah untuk di siram.

Namun sekarang tampaknya Erau Adat sudah menyimpang dari makna sebenarnya.

Masyarakat asli Kutai Kartanegara banyak yang kecewa dengan diselenggarakannya budaya akbar Erau Tempong Tawar. Mulai dari Upacara Adat Earu, tatanannya, hingga berakhirnya Erau.

Karena banyak yang tidak sesuai dengan Erau tahun-tahun sebelumnya yang lebih semarak dan mengandung relegi.

Hal ini merupakan pelajaran bagi Tokoh Masyarakat Kukar dan Pejabatnya agar kedepan Erau akan lebih sempurna dan bermakna, bukan hanya sekedar acara seremonial belaka.(rul)

Warga Bekotok Resah

2009-08-13T21:05:00.000-07:00

kukar,LACAK
Warga Desa Bekotok, Kelurahan Loa Ipuh resah akibat pencemaran air di Sungai Tenggarong khususnya di wilayah Desa mereka. Secara kasat mata, air sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Air berubah menjadi kecoklatan bercampur lumpur yang pekat selain itu juga menimbulkan bau yang kurang sedap.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menurunkan tim verifikasi untuk mengambil sampel air dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran tersebut.

Aisyah selaku Sekretaris Tim Verifikasi Pos Pengaduan Penyelsaian Sengketa Lingkungan BLH Kukar, mengungkapkan ”kami telah menerima pengaduan dari warga Desa Binsamar, Kelurahan Loa Ipuh Darat dan kami juga sudah turunkan tim begitu menerima laporan dari masyarakat, sekarang kami sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air di laboratorium di Samarinda.”

Kesimpulan sementara, ada indikasi pencemaran air diakibatkan aktivitas perusahaan pertambangan PT Tanito di Kelurahan Loa Ipuh Darat yang mengalir dari Sungai Saka Kanan ke Sungai Tenggarong.

Menurut data yang dimiliki oleh BLH, di Loa Ipuh Darat itu banyak juga perusahaan tambang lainnya jadi bukan hanya PT Tanito jadi apakah memang benar disebabkan oleh aktivitas perusahaan tersebut, atau bukan?

PDAM Tirta Mahakam melakukan penelitian terhadap air baku di Sungai Tenggarong hasilnya air mengalami tingkat kekeruhan sangat tajam, dengan penurunan kandungan oksigen, dan tingkat stadart kekeruhan maksimal seharusnya 100-200 NTU menjadi kisaran antara 600-800 NTU.

Hal ini tidak bisa berlarut larut apalagi dibiarkan karena akan mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat setempat bahkan pengkonsumsi air Sungai Tenggarong.

PT. MPP Caplok Tanah Warga

2009-07-27T23:17:00.000-07:00

Embat Uang Pembayaran Sisa Ganti Rugi Dan Main Mata Dengan Pejabat

Edisi 60, Minggu ke I Juli 2009

Kukar,LACAK
PT. Mega Prima Persada(MPP) yang bergerak dibidang Penambangan Batu Bara terletak di Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara-Kaltim diduga telah serobot tanah warga ratusan hektar.

Penyerobotan tanah warga ini dengan cara nilai ganti rugi belum dibayarkan sepenuhnya. Ditenggarai hal ini melibatkan Aparat dan Pejabat setempat.

Warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Lembonang Makmur bersedia melepas tanahnya seluas 666 hektar dengan nilai ganti rugi Rp. 6,6 Milyar. Namun dalam perjanjiannya warga baru menerima Rp. 3,6 Milyar, sisanya sampai sekarang terkatung-katung.

Setiap kali warga menagih sisa pembayaran ke PT. MPP, perusahaan milik Korea Selatan itu selalu dipimpong dan setiap kali warga melakukan Demo ke PT.MPP tersebut selalu diimtimidasi oleh Aparat dan Pejabat setempat.

Sebelumnya pada bulan Juni lalu, ratusan warga warga Loa Kulu yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Korban Tambang Loa Kulu (ARKTLK) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kutai Kartanegara. Mereka menuntut beroprasinya PT.MPP, yang dianggap sangat meresahkan sekali. Mengingat, sejak beroprasinya perusahaan tersebut, persawahan milik warga terendam dan terancam gagal panen.

”Sungguh sangat ironis, banyak perusahaan tambang tak membuat kesejahtraan masyarakat lebih baik, dan malah persawahan warga hancur akibat aktivitas tambang.” kata pengunjuk rasa waktu itu.

Selain kerusakan lahan, peluang warga utamanya para pemuda untuk bisa mendapatkan lapangan kerja di perusahaan tersebut sangat minim sekali, tidak ada perhatian dari perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.

DPRD pun pernah melakukan pertemuan dengan para penunjuk rasa. Dari pihak DPRD diwakili oleh Marwan, Suriadi, Idrus, H. Safrudin serta perwakilan dari Bapedalda dan pihak Dinas Pertambangan, sepakat akan melakukan croscek kelapangan terhadap kondisi persawahan yang dianggap warga tercemar akibat oprasinya tambang.

Namun sampai saat ini tidak ada perkembangan yang sangat berarti bagi permasalahan masyarakat. Berkaitan dengan ganti rugi, perkembangan isu, ada yang mengatakan bahwa PT. MPP yang konon katanya perusahaan milik berkebangsaan Korea Selatan ini sudah melunasi semua kewajibannya, namun disunat oleh Iwan Nurman selaku Manager PT.MPP yang bekerjasama dengan Miskat Ketua Kelompok Tani Jembayan Dalam. Ada pula yang mengatakan bahwa sisa pembayaran ganti rugi tersebut memang belum dibayarkan oleh PT.MPP tersebut. Namun yang jelas, warga selalu merasa ketakutan karena diintimidasi bila mengutarakan berkaitan dengan sisa ganti rugi tersebut.

”Kami mengadu kepada Kepala Desa(Kades), ke Camat bahkan Muspika setempat, jawabannya selalu tidak memuaskan.” Tutur Imam salah seorang korban yang dituakan oleh masyarakat setempat.

Sewaktu LACAK berusaha menemui Pimpinan PT.MPP untuk mengkonfirmasikan berita tersebut selalu tidak berhasil, penjagaan dan birokrasinya terlalu ketat. ”Bapak sedang Keluar, Bapak sedang Rapat.”tutur salah seorang Satpam, terkesan Perusahaan tersebut tertutup bagi Wartawan.

Bagaimana Kisah selanjutnya tentang PT.MPP?Apakah benar PT.MPP serobot tanah warga dan ngembat uang warga?Benarkah aparat dan Pejabat terlibat?tunggu edisi berikutnya.(Tim LACAK Kukar, bersambung)

2.373 T3D Tak Terima Gaji

2009-07-22T10:43:00.000-07:00

Kukar, LACAK
Persoalan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Kutai Kartanegara (Kukar), rupanya belum tuntas sepenuhnya. Setidaknya 2.373 tenaga honor masih belum menerima honor atau gaji. Dengan rincian 1.971 orang berada di 18 kecamatan dan sisanya sebanyak 402 tersebar di 27 dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemkab.

Hal tersebut terungkap dalam hearing antara DPRD dengan Forum Tenaga Honor Kutai Kartanegara (FTHKK) di ruang Panmus, Selasa (21/7). Rapat dengar pendapat yang di pimpin Wakil Ketua Ir HM Yusuf AS tersebut juga dihadiri Kepala BKD, H Chairil Anwar SH. M.Hum. “Data yang kami sampaikan ini valid. Karena didasarkan pada absensi dan memang ada orangnya. Forum tidak akan memperjuangkan orang yang tak bekerja,” kata Ketua FTHKK, Basuki Unita.

Menurutnya meminta kepada DPRD agar bisa memfasilitasi tuntutan dari 2.373 T3D yang selama ini tak menerima gaji atau honor. Padahal, selama ini mereka aktif bekerja yang dibuktikan dengan absensi kehadiran dari tempat bekerja masing-masing.

Hal senada diungkapkan Ketua FTHKK Cabang Kecamatan Tabang, Faria Fadilah yang menyatakan, kebijakan Pemkab yang hanya membayar gaji T3D berdasarkan SK kolektif, telah menimbulkan sekat dengan T3D lainnya yang di luar SK kolektif. “Sekarang ini seakan di buat sekat antara T3D yang bergaji dengan yang tak menerima gaji,” katanya.

Kepala BKD, H Chairil Anwar mengatakan Pemkab hanya membayar T3D yang namanya tercantum dalam SK kolektif. “Mereka yang masuk dalam SK Kolektif didasarkan pada pembayaran gaji Desember 2008,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan T3D yang menginginkan agar Pemkab segera membayarkan gaji mereka yang tak kunjung dibayar dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Chairil menyatakan tak bisa mengambil keputusan. “Saya akan laporkan pada pimpinan karena saya masih ada atasan,” katanya.

Ketua Komisi III, Abubakar Has berharap Pj Bupati dapat membicarakannya dengan Menteri Keuangan, agar persoalan T3D ini dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. “Bagaimanapun mereka ini adalah warga kita sendiri. Saya hanya bisa sarankan agar persoalan ini dibicarakan dengan Pj Bupati dan Menteri Keuangan,” katanya.

Sementara itu, Yusuf As mengaku sangat prihatin dan sangat memahami permasalahan yang dihadapi T3D yang tak menerima gaji. “Kalau memang ada ketentuan yang memungkinkan mereka bisa dibayar, Pemkab harus mempertimbangkannya,” kata Yusuf.

Sumber : Awang Faisal

Ditikam 47 Kali, PSK Dibantai

2009-07-22T10:39:00.000-07:00

Kukar, LACAK
Hanya dalam waktu dua kali 24 jam, Polsek Muara Jawa berhasil mengungkap kasus pembunuhan PSK lokalisasi Loa Hui, Samarinda bernama Sri Wahyuni alias Selvi (29). Sebelumnya, wanita asal Pulau Jawa ini ditemukan tewas penuh luka tusukan pada Rabu (15/7) lalu di sebuah hutan di Desa Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar).

Pelaku pembunuhan yang tergolong sadis ini dibekuk sekitar pukul 14.00 Wita, Jumat (17/7) siang. Sang pelaku yang didentifikasi bernama Ahmad Said (22) adalah warga Handil Baru RT 09 Kecamatan Samboja, Kukar. Ia menghujani korban dengan 74 tikaman dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawanya.

Menurut Kapolres Kukar AKBP Dono Indarto didampingi Kapolsek Muara Jawa, AKP Danang AS, pelaku dibekuk setelah petugas ekstra keras mengumpulkan bukti-bukti kuat yang mengaitkannya dengan kematian Selvi. “Tersangka kami tangkap di kediamannya Jumat siang lalu, setelah kami mendapatkan sejumlah saksi dan bukti kuat, terkait pembunuhan PSK itu,” ungkap Dono.

Memang, kata Danang yang memimpin langsung pengejaran pelaku, bukan hal mudah untuk mengungkap kasus ini. Pasalnya, di tubuh korban tidak ditemukan identitas yang memudahkan petugas.

Petugas harus menyebarkan foto-foto korban untuk mengidentifikasinya serta orang-orang yang terakhir bersama-sama korban sebelum ditemukan tewas. “Dari sini, kami mendapat info ada warga yang melihat korban bersama-sama seorang lelaki di Muara Jawa,” tukasnya.

Terungkap, kalau pembunuhan Selvi melalui serangkaian perpindahan dari satu lelaki ke lelaki lain yang berujung pada pelaku. Pria pertama itu mengakui bahwa kedatangan Selvi ke Muara Jawa memang untuk sebuah ‘transaksi’. Namun, setelah bertemu, pria tersebut tidak berminat. “Ia pun menyerahkan pada seorang temannya untuk mengantar Selvi ke Samarinda Seberang,” tukasnya.

Meski sudah terlanjur ‘main’, ternyata pria ini juga tak bisa mengantar Selvi. Ia pun menyerahkan pada Ahmad Said, pria yang kemudian membunuh Selvi. Said, awalnya menyanggupi untuk mengantar Selvi. Namun, sebelum pulang, ia membawa perempuan ini ke sebuah penginapan di Muara Jawa. Di penginapan itu, Said ikut ‘mencicipi’ tubuh korban. Setelah melakukan hubungan badan, Selvi kemudian dibonceng motor Said menuju ke Samarinda Seberang.

Dalam perjalanan menuju Loa Hui, korban memang sering kali menanyakan pembayaran tarif atas pelayanannya kepada pelaku. Rupanya, Said kurang senang dengan ‘kecerewetan’ korban. Di tepi hutan di bilangan Muara Kembang, tersangka menghentikan sepeda motornya. Dia lalu meminta korban untuk melihat ban belakang motor yang katanya kempes.

Saat mempelototi ban motor, korban tak menyangka Said sudah mengambil sebilah pisau dapur yang disimpan di saku celana panjangnya. “Pisau itu ditusukkan ke tubuh korban. Tusukannya memang tidak beraturan. Di tubuh hingga leher korban. Pelaku sendiri sementara ini mengaku jengkel, karena ditagih terus sama korban supaya membayar,” papar Danang lagi.

Dari hasil autopsi ahli forensik RSUD AW Sjachranie Samarinda, korban mendapat 74 tikaman. “Bahkan bagian leher korban itu kan hampir terputus. Mayat Selvi memang dibuang pelaku ke parit di hutan Muara Kembang itu. Akibatnya, kami harus bekerja keras melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) maupun mencari BB (barang bukti),” ujarnya. sembari menambah-kan, Said telah resmi ditahan.

Selama dipimpin Danang, Polsek Muara Jawa berhasil mengungkap beberapa kasus pembunuhan. Sebelumnya, 21 Oktober 2008 lalu terjadi pembunuhan di Jl Handil Samarinda RT 13 MUara Kembang. Korbannya Nahding alias Udin (39), beralamat di Jalur Mulyo RT 12 Muara Kembang. Polsek Muara Jawa kemudian berhasil meringkus pelakunya, Supriadi alias Adi (33), warga Jl Soekarno RT 13 Muara Jawa Ulu. Kemudian, pembunuhan terjadi 2 Juli 2009 di Jl Silambanan RT 17 (Kampung Tebe) Muara Jawa Ulu. Sang korban adalah Suardi (27), tinggal di Jl Soekarno RT 17 Muara Jawa Ulu. Saat itu polisi juga berhasil menangkap si pelaku, yakni Kamil (29), warga Jl Tahir RT 11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

Sumber : Awang Faisal

Gunakan ID Card, Wartawan Bisa Akses ke MC Erau

2009-07-22T10:35:00.000-07:00

Kukar, LACAK
Bagian Humas dan Protokol Setkab Kukar menyiapkan ID Card (tanda pengenal) bagi wartawan dan reporter yang akan meliput pelaksanaan pesta budaya adat Erau Tempong Tawar 2009.

“Kepada wartawan yana akan meliput kegiatan Erau ini, kami menyediakan ID Card sebagai tanda pengenal, sehingga wartawan mudah dikenali saat melakukan tugas jurnalistiknya,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setkab Kukar, Sri Wahyuni, Kamis (16/7) kemarin.

Dikatakannya, dengan ID Card tersebut wartawan bisa mengakses atau menempati area khusus pers pada kegiatan-kegiatan penting selama pelaksanaan Erau nanti, serta bisa mengakses ke Media Center (MC) Erau 2009 di Stadion Madya Tenggarong Seberang untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan seperti komputer dengan akses internet mulai pukul 09.00 hingga 17.30 Wita selama berlangsungnya Erau.

Ia mengimbau kepada wartawan yang ingin mendapatkan ID Card agar mendaftarkan diri ke Sub Bagian Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setkab Kukar, mulai hari ini pada jam kerja.

Sumber : Awang Faisal

Suami Hujani Istri 7 Tikaman

2009-07-09T23:57:00.000-07:00

Kukar, LACAK
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung kematian tragis terjadi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar). Seorang suami, Tasman (28), warga Jl Rahmat Badak 1 RT 14 Desa Gas Alam, Muara Badak menikam istrinya, Eva Sri Wahyuni (25) hingga tewas dengan tujuh luka tusukan.

Peristiwa ini terjadi tepat di depan kantor perusahaan PT Sucofindo, di Tanjung Limau, Rabu (1/7) sekitar pukul 21.30 Wita. Pelaku akhirnya dibekuk aparat dan saat ini menjalani penahanan di Polsek Muara Badak.

Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kukar AKP Arif Budiman, peristiwa pembunuhan ini terjadi ketika korban datang menemui suaminya di lokasi kejadian. Keduanya memang sudah menentukan lokasi pertemuan di depan kantor PT Sucofindo. “Pelaku menunggu istrinya di lokasi kejadian,” ujarnya.

Peristiwa pembunuhan ini memang dilatari persoalan rumah tangga antara pelaku dan korban yang sudah tak harmonis lagi. Bahkan, keduanya sedang dalam tahap proses perceraian. Hal ini karena pelaku yang ringan tangan. “Pelaku sering memukuli istrinya. Bahkan, kasus pemukulan itu sudah pernah dilaporkan ke Polsek tapi akhirnya damai. Tapi, setelah orangtua istri pulang, dia masih mengulang perilakunya ,” ujar sumber media ini di Desa Tanjung Limau.

Di malam naas itu, korban datang menemui pelaku dan membawakan uang sejumlah Rp300 ribu. Uang sejumlah itu rencananya dipakai untuk ongkos mengurus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Tenggarong. Saat bertemu, keduanya sempat terlibat pertengkaran. “Mungkin karena sudah tidak bisa mengendalikan emosi, pelaku menikam korban sampai tewas. Ada tujuh luka tusukan di tubuh korban,” ujar Arif lagi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sebilah badik yang digunakan menikam korban. Sumber media ini di Tanjung Limau menyebutkan, perseteruan antara pelaku dan korban juga terkait harta gono-gini. Pelaku, yang juga karyawan CV Radian Utama sebuah perusahaan sub kontraktor di Muara Badak ini menuntut pembagian dalam jumlah yang sama.

Namun, ia sebenarnya tidak mau menceraikan istrinya dan selalu ingin rujuk. “Istrinya sudah tidak mau lagi karena sudah tidak tahan dengan perilaku suami yang ringan tangan,” ujar sumber yang enggan dikorankan namanya ini. Keduanya juga sudah dikarunia dua orang anak. Yang pertama duduk di kelas 2 sekolah dasar (SD) sementara yang bungsu masih berusia 2 tahun.

Sumber : Awang Faisal

Kepala Dinas Jadi Sindikat SIM Palsu

2009-07-09T23:43:00.000-07:00

Kukar, LACAK
Polres Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkap peredaran surat izin mengemudi (SIM) palsu. Gusti Haris (42), PNS yang menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Peternakan Kecamatan Sangasanga, Kukar, menjadi tersangka pembuat dokumen palsu. Ia menjadikan kantor sekaligus kediamannya sebagai tempat memproduksi SIM dan sejumlah dokumen palsu lainnya. Ia dibekuk Senin malam lalu.

Petugas kemudian melakukan pengembangan hingga sejumlah tersangka lain yang pengguna SIM palsu juga dibekuk keesokan harinya.

Para tersangka itu masing-masing Wargo (27) warga RT 04 Blok 3 sangasanga, M Taufik (25), warga RT 11 Jembatan Sembilan Sangasanga, Slamet (21) warga RT 2 RW 3 Jl Suyono Kelurahan Jawa, Sangasanga, Ari Wibowo (25), warga RT 2 RW 3 Kelurahan Jawa, Sangasanga, Arfan (44) warga Jl Kawasan RT 6/46 Kelurahan Jawa, Sangasanga.

Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kukar, AKP Arif Budiman SIk, terungkapnya kasus ini bermula dari pemeriksaan rutin sejumlah aparat Satuan Lalu Lintas terhadap dokumen sejumlah alat-alat berat di perusahaan yang beroperasi di Sangasanga.

“Awalnya ditemukan ada fotokopi SIM B-II palsu. Kemudian dilakukan pengembangan hingga para tersangka dibekuk 6 orang. Satu orang kita kualifikasikan sebagai pembuat dan sisanya adalah pengguna,” ujarnya.

Untuk setiap SIM B-II palsu, Gusti mengutip tarif Rp500-1 juta. Ia juga sempat menerbitkan dua ijazah SLTP dan SLTA dengan tarif Rp100 ribu. Sejumlah SIM palsu tersebut tak hanya memakai nama Polda Kaltim saja. Ada yang menggunakan nama Polda Sulsel.

Kepada wartawan, Gusti mengaku sudah menerbitkan puluhan SIM B-II umum sejak setahun lalu. “Kebanyakan SIM B-II umum saja. Saya melakukannya karena ingin mengumpulkan uang untuk mengobati penyakit diabetes saya,” ujarnya.

Barang bukti BB yang disita dari tangan tersangka berupa SIM A dan B-II palsu 19 lembar, laptop, printer, scanner, laminating, alat pemotong kertas, CPU computer, sejumlah CD, stempel sejumlah sekolah dari SD/Mi, SMP, dan SMA/sederajat, kertas bahan ijazah, kertas bahan foto mencetak SIM palsu, plastik mika dan contoh sidik jari pembuatan SIM. “Para pelaku dijerat pasal 263 dengan ancaman 6 tahun penjara,” ujar Arif.

Sumber : Awang Faisal

Ribuan SK T3D Diduga Palsu

2009-07-09T23:30:00.000-07:00

kukar, LACAK
Ratusan atau mungkin ribuan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) yang bekerja untuk Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) diduga tidak sah. Menyusul temuan Polres Kukar terhadap ratusan SK pengangkatan T3D Kukar yang ternyata palsu. Tersangkanya adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar Didi Marzuki. Kemarin, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua PNS lainnya, Waedah dan Romi. Keduanya adalah PNS di Setkab Kukar.

Dijelaskan Kapolres Kukar AKBP Dono Indarto didampingi Kepala Satuan Reserse dan Kriminal AKP Arif Budiman, kasus ini bermula dari laporan para pegawai T3D yang punya SK pengangkatan tapi ternyata tidak terdaftar di BKD Kukar. Padahal SK itu sudah ada stempel dan tanda tangan Didi yang ketika itu menjawab sebagai Kepala BKD. Usut punya usut, ternyata SK pengangkatan itu palsu karena tidak terdaftar di BKD.

Ciri fisik lain, SK pengangkatan T3D palsu tersebut sebagian bertahun 2006 dan 2007 dan memiliki surat kepala BKD Kukar.

“Tanda tangan dan stempelnya asli. Setelah kita selidiki ternyata SK itu tidak terdaftar di BKD Kukar. Artinya SK itu palsu. Masyarakat melaporkannya sebagai penipuan,” jelas Arif kemarin. Banyak dari T3D itu yang sudah datang bekerja, tapi tidak diterima di satuan kerja di mana mereka ditempatkan.

Diterangkannya, Didi yang sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Kukar tersebut sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi. Baru Kamis lalu statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Ketika akan ditahan kemarin, Didi mendadak sesak nafas dan harus dilarikan ke RSUS Parikesit Tenggarong dan kemudian dirujuk ke RS Islam Samarinda sampai saat ini.

Sedangkan Waedah dan Romi sudah berada di tahanan. “Dua orang sudah ditahan dalam kasus pemalsuan SK ini,” ujar Arif. Penyidikan ini sendiri sudah diawali sejak tiga bulan lalu.

Dono Indarto menyebutkan modus yang dilakukan oleh Didi yang menjabat sebagai Kepala BKD Kukar sejak era Syaukani hingga 2008 lalu ini cukup sistematis, karena pelakunya ada di lingkaran birokrasi yang mengatur kepegawaian. Kapolres juga menduga korban Didi sangat banyak, tapi mereka tidak mau melapor. “Mungkin saja mereka berharap tetap bisa bekerja, mendapat gaji hingga masuk dalam database di BKD,” tukas Dono.

Temuan lain, para korban mengaku menyerahkan uang sampai belasan juta rupiah agar mendapatkan SK pengangkatan T3D ini. Didi diduga berjanji untuk memasukkan nama mereka ke dalam database T3D Kukar dan daftar tunggu.

Menurut polisi, ada sekitar sembilan ribu T3D Kukar yang tercatat dalam database, sedangkan daftar tunggunya dua ribu lebih. Temuan SK pengangkatan palsu ada seratus lebih. Hingga, dari jumlah di database dan daftar tunggu, bukan tidak mungkin ada nama yang masuk dengan SK palsu.

“Para tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman lima tahun penjara,” ucap Dono.

Kepala BKD Kukar Chairil Anwar mengaku tidak tahu soal dugaan SK pengangkatan palsu ini.“Saya tidak tahu. Saya dilantik 19 Februari 2009. Sebelum saya, ada Pak Chaerul Anwar,” katanya.

Menurut Chairil, semenjak menjabat, ia tidak pernah menerbitkan lagi SK T3D. “Saya rasa Pak Chaerul (Kepala BKD Kukar sebelumnya, Red.) juga tidak pernah. Kalau pun ada, yang terbit itu adalah SK kolektif dan ditandatangani Bupati,” tukasnya lagi.

Hanya saja, ia mengakui sejak menjabat sebagai Kepala BKD, hampir tiap hari ia menerima tamu yang mengaku punya SK T3D. “Tapi, katanya mereka tidak bergaji. Mungkin ini (SK palsu, Red.) yang dimaksud ya. Tapi, saya tidak tahu pasti. Sekarang pun yang mengadu masih banyak. Tapi saya arahkan ke staf saya,” ujarnya.

Terungkapnya kasus ini mungkin sekaligus menjawab keheranan Gubernur Kaltim Awang Faroek terhadap banyaknya jumlah T3D di Kukar. “Bayangkan saja jumlahnya mencapai 8.000 ribuan tenaga honorer. Ini jumlah yang sangat banyak, terbanyak se-Indonesia bahkan dunia. Makanya saya sudah koordinasi dengan Pemkab Kukar, saya minta mereka bersikap lebih tegas dengan melakukan perampingan,” kata Awang pada Juni lalu.

Bulan kemarin, ribuan T3D Kukar juga berdemonstrasi menuntut gaji mereka yang tidak dibayar selama berbulan-bulan. Menurut mereka Pj Bupati Sjachruddin saat itu belum menandatangani SK pencairan gaji mereka.

Sumber : Awang Faisal

Company

2009-07-08T22:42:00.000-07:00

Pemimpin Redaksi
Fariji

Wakil Pemred
Deny Sinatra.

Sekretaris Redaksi
Ermawati.

Staf Redaksi
N Imron R, Edi Triono, Sueb, M Nazar,
Munawar, Agus Purwanto, Matra’i,Apuri, M Imran SK,
Rohiman,Sodikin, Djunaidi Haris.

Biro Kutai Kartanegara
- Wahyudiansyah Noor
- Rolli Maulana

Alamat :

e-mail : medialacak_birokukar@yahoo.com

Website : www.medialacakbirokukar.co.cc

Telp :

Biro Lain
- Jakarta
- Kontributor
- Jakarta
- Pati-Jateng
- Gorontalo
- Sintang-Kalbar
- Sampit-Kalteng
- Seruyan - Kalteng
- Banjarmasin
- Tanah Bumbu/Kota Baru
- Banyuwangi
- Bondowoso
- Situbondo
- Probolinggo
- Jember/Lumajang
- Malang Raya
- Sidoarjo
- Gresik
- Lamongan
- Sumenep
- Pamekasan
- Bangkalan/Sampang
- Biro Samarinda : Suprianto

Staf Ahli
Hardja Wandhira SH, HK Kosasih SH,
Joswinto Halimsetiono SH.

Tim Ombudsman
Enteng Nafarin SH, AF Ruslandinata SH MBA MM,
Andi Abdullah SH SE MHum, Andry Ermawan SH,
Lina Candra Dewi SH.

Pimpinan Perusahaan
H Abd Mujib.

Iklan
Novan Akbar Gaeni, Abd Haris Hakim.
Sirkulasi
Achmad Juliadi.

Tata Letak/Lay Out
Edi Brin.

Pendiri
(H Yanto, Fariji, N Imron R, Yuli W, Sueb)

Penerbit
CV Fajar Media.
SIUP No : 503/910/436.4.12/2004

Alamat Redaksi
Jl Wonorejo I/27 Manukan Kulon, Surabaya. 60185.
Telp (031) 7458214, 71938373, 085649412472